Jokowi Diminta Tuntaskan Kasus Pelanggaran Ham Di Indonesia

Sesuai janji yang diucapkan pasangan presiden terpilih Jokowi dan Yusuf Kalla pada masa kampanye membuat presiden terpilih Jokowi ditagih untuk menuntaskan berbagai kasus pelaggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia yang belum terselesaikan  pada pemerintahan sebelumnya.

Menurut The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial), bahwa ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang harus diselesaikan. Direktur Imparsial Poengky Indarti mendesak pemerintahan Jokowi menuntaskan kasus tersebut dalam 100 hari masa pemerintahannya.

Disebutkan Poengky Indarti, contoh kasus pelanggaran ham berat tersebut diantaranya kasus talang sari, Trisakti, kerusuhan mei 1998 dan kasus ham lainnya, ia meminta agar pemerintahan Jokowi dalam 100 hari pertama melakukan koordinasi dengan Komnas Ham dan Jaksa Agus guna mempercepat proses penyidikan.

Hal senada juga di Ungkapkan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila, bahwa bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu harus segera di tuntaskan dalam pemerintahan Jokowi dan mendorong pemerintahan baru untuk mengambil langkah konkret.

Menurutnya ada 7 kasus ham masa lalu yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, namun ia tidak tahu tindakan konkret apa yang akan diambil eihak pemerintahan Joo kowi nantinya, setelah sebelumnya Noor Laila membicarakan dengan Ketua dan Wakil Tim Transisi Jokowi.

Koordinator Kontras Haris Azhar (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) juga berharap pemerintahan Jokowi mampu menuntaskan kasus Ham masa lalu, walaupun dirinya masih mempertanyakan komentmen Jokowi untuk hal itu bahkan ia merasa khawatir Jokowi hanya perpanjangan tangan pemerintahan yang lalu. Oleh karena itu ia meminta agar Jokowi mengumumkan agenda terkait penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu kepada publik dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya

Advertisement
KOMENTAR ANDA